Proses Banding Acara Biasa
Banding AB
Proses Banding dengan Acara Cepat
Banding AC
Apa yang dimaksud dengan Banding di Pengadilan Pajak?

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku.

Surat Keputusan Keberatan terkait Pajak Pusat atau Pajak Daerah:

Surat Keberatan

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak

Surat Keputusan Keberatan terkait Bea dan Cukai:

Surat Keberatan

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pabean atau Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar

PIB

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding disebut Pemohon Banding.

Pihak yang dibanding (DJP, DJBC, Pemda) disebut Terbanding.


Bagaimana ketentuan pengajuan Banding?
  1. Surat Banding atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah disampaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat yang dibanding diterima. Sedangkan Banding atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disampaikan dalam waktu 60 hari.
  2. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

Apa kelengkapan administrasi pengajuan Banding?
  1. Satu (1) berkas asli dan satu (1) foto kopi berkas Surat Banding (contoh format Surat Banding, ukuran kertas, huruf, serta ukuran huruf dapat dilihat pada lampiran SE-08/PP/2017)
  2. Dua (2) berkas Fotokopi Surat Keputusan yang diajukan Banding
  3. Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang
  4. Dokumen pendukung lain yaitu: 

a. Jika pemohon merupakan badan hukum/perusahaan: Satu (1) rangkap fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (yang di dalamnya tercantum nama pengurus yang menandatangani surat banding). Akta-akta perlu dimeteraikan kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan di kantor pos. 

b. Satu rangkap berkas Asli dan satu fotokopi Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi meterai, jika penandatangan Surat Banding adalah yang diberikan kuasa. Contoh: Kuasa hukum atau pegawai perusahaan yang diberikan kuasa oleh Direktur/Pengurus Perusahaan.

c. Jika dikuasakan kepada Kuasa Hukum, maka perlu dilampirkan juga satu fotokopi kartu dan Surat Keputusan Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak.

  • Softcopy berkas dalam CD/flashdisk dengan rincian:

a. Untuk berkas nomor 1 perlu dilampirkan softcopy berkas dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format (.pdf) yang sesuai dengan hardcopy  yang disampaikan.

b. Untuk berkas nomor 4 cukup dalam format .pdf

Daftar Isian (ceklis kelengkapan) dapat diunduh di sini


Siapa yang dapat mengajukan Banding?

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang keberatan terhadap Surat Keputusan seperti disebutkan pada poin definisi banding (1). Banding dapat diajukan oleh ahli waris Wajib Pajak, pengurus perusahaan (Wajib Pajak), atau kuasa hukum yang telah diberikan kuasa oleh Wajib Pajak/pengurus perusahaan. 


Bagaimana pemrosesan banding di Pengadilan Pajak?
  1. Dalam kurun waktu 14 hari setelah surat banding disubmit, Pemohon Banding akan menerima Tanda Terima Surat Banding (TTSB) yang dikirimkan Pengadilan Pajak melalui pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web http://www.setpp.kemenkeu.go.id di kolom 'Pencarian Berkas'.
  2. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding (SUB) kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap, yang akan ditembuskan juga kepada Pemohon Banding.
  3. Terbanding menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan SUB.
  4. Salinan SUB oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima, dengan Permintaan Surat Bantahan.
  5. Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas SUB yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Bantahan.
  6. Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding, sidang dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah surat banding diterima Pengadilan Pajak.
  7. Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan.

Apa yang harus saya lakukan jika ingin menyerahkan berkas permohonan Banding?

Penyerahan berkas permohonan Banding dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Pajak dengan mendaftar antrean secara online terlebih dahulu, atau bisa juga dengan dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat lain ke alamat: Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk no. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120.



Proses Gugatan Acara Biasa

Gugatan AB


Proses Gugatan Acara Cepat
Gugatan AC
Apa yang dimaksud dengan Gugatan di Pengadilan Pajak?

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Administrasi pengajuan Gugatan dilakukan di Pengadilan Pajak yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Gugatan disebut Penggugat. Pihak yang digugat (DJP, DJBC, Pemda) disebut Tergugat.


Bagaimana ketentuan pengajuan Gugatan?
  1. Surat Gugatan disampaikan dalam waktu 14 hari atas pelaksanaan penagihan, dan 30 hari untuk gugatan atas Keputusan.
  2. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Apa kelengkapan administrasi pengajuan Gugatan?
  1. Satu berkas asli dan satu foto kopi berkas Surat Gugatan (contoh format Surat Gugatan, ukuran kertas, huruf, serta ukuran huruf dapat dilihat pada lampiran SE-08/PP/2017-insert link)
  2. Dua berkas Fotokopi Surat yang diajukan Gugatan
  3. Dokumen pendukung lain yaitu:
a. Jika pemohon merupakan badan hukum/perusahaan: Satu (1) rangkap fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (yang di dalamnya tercantum nama pengurus yang menandatangani surat Gugatan). Akta-akta perlu dimeteraikan kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan di kantor pos.
b. Satu rangkap berkas Asli dan satu fotokopi Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi meterai, jika penandatangan Surat Gugatan adalah yang diberikan kuasa. Contoh: Kuasa hukum atau pegawai perusahaan yang diberikan kuasa oleh Direktur/Pengurus Perusahaan.
c. Jika dikuasakan kepada Kuasa Hukum, maka perlu dilampirkan juga satu fotokopi kartu Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak.
  • Softcopy berkas dalam CD/flashdisk dengan rincian:
- Untuk berkas nomor 1 perlu dilampirkan softcopy berkas dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format (.pdf) yang sesuai dengan hardcopy  yang disampaikan.

- Untuk berkas nomor 3 cukup dalam format .pdf 

Daftar isian (ceklis kelengkapan) dapat diunduh di sini


Siapa yang dapat mengajukan Gugatan?

Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, ahli waris Wajib Pajak, pengurus perusahaan (Wajib Pajak), atau kuasa hukum yang telah diberikan kuasa oleh Wajib Pajak/pengurus perusahaan. 


Bagaimana pemrosesan Gugatan di Pengadilan Pajak?
  1. Dalam kurun waktu 14 hari setelah surat Gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak, Penggugat akan menerima Tanda Terima Surat Gugatan (TTSG) melalui pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat dipakai untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web http://www.setpp.kemenkeu.go.id pada kolom 'Pencarian Berkas'.
  2. Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan kepada Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap.
  3. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan.
  4. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima, dengan Permintaan Surat Bantahan.
  5. Penggugat memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Bantahan.
  6. Meskipun Tergugat atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan, sidang dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah surat Gugatan diterima Pengadilan Pajak.

Apa yang harus saya lakukan jika ingin menyerahkan berkas permohonan Gugatan?

Penyerahan berkas permohonan Gugatan dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Pajak dengan mendaftar antrean secara online terlebih dahulu, atau bisa juga dengan dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat lain ke alamat: Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk no. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120.


Bagaimana Tata Cara Pencabutan Gugatan?
  1. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
  2. Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.
  3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Dasar Hukum
  1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  2. Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan
  3. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  4. Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Format Surat Gugatan dan Pencabutan dapat diakses melalui www.setpp.kemenkeu.go.id/perturan pada lampiran SE-08/PP/2017



.
Banding AB
.
Banding AB
A. LOKASI PELAYANAN
  1. Loket B Sekretariat Pengadilan Pajak, Lobby Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat
  2. Permohonan disampaikan melalui pos ke alamat: Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat

B. JANGKA WAKTU PELAYANAN

14 hari kerja sejak Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan Pajak


C. BIAYA LAYANAN

Tidak dipungut biaya (Gratis)


D. DEFINISI LAYANAN

Izin Kuasa Hukum adalah izin untuk beracara di Pengadilan Pajak yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Izin Kuasa Hukum (IKH) terdiri dari:

  1. Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan
  2. Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai

E. PERSYARATAN LAYANAN

    Persyaratan Permohonan Baru

  1. Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai pada Pengadilan Pajak (pilih dan unduh formulir sesuai keperluan di sini)
  2. Daftar Riwayat Hidup (unduh formulir di sini)
  3. Fotokopi KTP
  4. Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan untuk lulusan perguruan tinggi di Indonesia atau fotokopi Surat Keputusan penyetaraan ijazah lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemristekdikti
  5. Fotokopi Dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan atau Kepabeanan dan Cukai
  6. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir
  8. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku
  9. Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan
  10. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara (unduh formulir di sini)
  11. Pakta integritas Pengajuan Izin Kuasa Hukum (unduh formulir di sini)
  12. Khusus Pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon harus telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak

    Dokumen Yang Menunjukkan Bukti Pengetahuan Yang Luas Di Bidang Perpajakan Dan Atau Kepabenan Dan Cukai (Huruf E)

    Bidang Perpajakan

  1. Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang Administrasi Fiskal, Akuntansi, dan/atau Perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau
  2. Fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, dan dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
  • Fotokopi ijazah Diploma III Perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau,
  • Fotokopi brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan; atau,
  • Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.

    Bidang Kepabeanan dan Cukai

  1. Fotokopi ijazah Diploma III Kepabeanan dan Cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, atau;
  2. Fotokopi sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan, atau;
  3. Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan

    Persyaratan Perpanjangan Izin

  1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (unduh formulir di sini)
  2. Daftar Riwayat Hidup (unduh formulir di sini)
  3. Fotokopi KTP
  4. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir
  6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku g. Pas Foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan foto lurus dan menghadap ke depan
  7. Fotokopi Salinan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum terakhir
  8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Terakhir

F. MEKANISME LAYANAN

    Prosedur Layanan

  1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Loket B Pengadilan Pajak atau menyampaikan permohonan melalui pos tercatat.
  2. Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Izin Kuasa Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Dalam hal kelengkapan permohonan Izin Kuasa Hukum belum terpenuhi, Sekretariat Pengadilan Pajak mengembalikan berkas permohonan tersebut melalui surat beserta informasi dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon. Pemohon dapat menyampaikan kembali permohonan Izin Kuasa Hukum apabila dokumen persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi.
  4. Dalam hal kelengkapan permohonan Izin Kuasa Hukum telah terpenuhi, Sekretariat Pengadilan Pajak menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan.
  5. Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum.
  6. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum.
  7. Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum melalui Pos Tercatat.

    Prosedur Layanan Lainnya

  1. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IKH Bidang Perpajakan dan IKH Bidang Kepabeanan dan Cukai. Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk masing-masing jenis IKH dengan dilengkapi dokumen persyaratan untuk masing-masing jenis IKH (diajukan secara terpisah), khusus untuk persyaratan SKCK dalam salah satu permohonan jenis IKH dapat menggunakan SKCK fotokopi, namun harus diajukan pada hari yang sama.
  2. Permohonan perpanjangan masa berlaku IKH disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir.
  3. Dalam hal permohonan perpanjangan telah lewat dari 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir (misalnya: 20 hari sebelum masa berlaku IKH berakhir), maka tidak diperkenankan mengajukan perpanjangan dan harus mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi persyaratan untuk permohonan baru.

G. PRODUK LAYANAN
  1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.
  2. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum 
    Masa berlaku Izin Kuasa Hukum berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.

H. MONITORING PENYELESAIAN PERMOHONAN
  1. Pemohon dapat mengajukan informasi progress penyelesaian permohonan melalui Info Kontak Sekretariat Pengadilan Pajak (tautan disini)
  2. Pemohon dapat mengajukan informasi progres penyelesaian permohonan melalui aplikasi Whatsapp melalui mekanisme berikut:

          a. Kirim WA ke nomor layanan informasi: 081211007510

          b. Isi permohonan: Nama_Info Status IKH_Tanggal Kirim Permohonan (dd/mm/yyyy)

              Contoh: Subagyo, S.H._Info  Status IKH_12/04/2021


I. DASAR HUKUM
  1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
  3. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak




Apa itu Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)?

Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) adalah surat keterangan yang menginformasikan perihal ada atau tidaknya sengketa Wajib Pajak perorangan maupun perseroan di Pengadilan Pajak dalam kurun waktu tertentu. 


Apa saja persyaratan untuk pengajuan SKSP?
  1. Asli Surat Permohonan dengan mencantumkan uraian tujuan yang jelas (Direktur atau Kuasa);
  2. Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari Pengadilan Pajak sesuai dengan uraian tujuan di poin 1 (Apabila tidak ada dapat diganti dengan asli pernyataan dari Pengurus Perusahaan/pemberi kuasa dan bermeterai);
  3. Asli Surat Kuasa yang bermeterai (apabila dikuasakan);
  4. Asli Surat Kuasa Substitusi yang bermeterai (apabila dikuasakan kembali);
  5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang masih berlaku;
  6. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (Untuk Perusahaan Berbadan Hukum);
  7. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan yang mencatumkan nama pengurus yang menandatangani permohonan atau memberikan kuasa;
  8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing pihak berikut:
  • Badan Hukum (Perusahaan);
  • Semua Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham yang tercantum di dalam akta;
  • Semua pihak yang diberi kuasa dan tercantum dalam surat kuasa (apabila dikuasakan);
  • Pemohon.



Apa yang dimaksud dengan persyaratan poin 2, dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari Pengadilan Pajak?

Dasar hukum/dasar persyaratan tertulis yang menjadi dasar alasan diperlukannya Pengadilan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Sengketa Pajak untuk pemohon.

Contoh:

  • Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Adanya perubahan pengurus perusahaan

Dasar persyaratan yang dilampirkan: Fotokopi persyaratan yang menjelaskan bahwa dalam perubahan pengurus diperlukan suatu keterangan dari Pengadilan termasuk Pengadilan Pajak

  •  Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Mengikuti lelang proyek

Dasar persyaratan yang dilampirkan: Fotokopi persyaratan lelang proyek

  •  Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Khusus/Tertentu (sebutkan tujuannya)

Dasar persyaratan yang dilampirkan: surat pernyataan asli dari pengurus perusahaan/pemberi kuasa yang dibubuhi tanda tangan di atas meterai.


Apakah akta yang dilampirkan adalah keseluruhan lembar akta?

Terkait akta pendirian dan perubahan yang dimaksud pada poin 7, pemohon cukup melampirkan halaman depan, halaman susunan pengurus pada akta perubahan terakhir (bukan keseluruhan lembar akta), yang di dalamnya terdapat nama pengurus perusahaan/pemberi kuasa.



Siapa saja perangkat dalam persidangan?
  1. Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat.
  2. Anggota Hakim adalah hakim tunggal atau hakim dalam suatu Majelis, termasuk Hakim Ketua.
  3. Hakim Ketua adalah anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk memimpin Majelis.
  4. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang bertugas melaksanakan fungsi kepaniteraan.
  5. Sengketa Pajak Tertentu adalah Sengketa Pajak yang diajukan kepada Pengadilan Pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi syarat formal.

Apa saja jenis-jenis Sidang Pemeriksaan?
  1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Anggota dan Panitera dan dihadiri oleh terbanding dan apabila dipandang perlu, pemohon Banding atau penggugat atau Kuasa Hukumnya.
  2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal, dan dihadiri oleh terbanding dan apabila dipandang perlu pemohon Banding atau penggugat atau Kuasa Hukumnya.

Bagaimana alur persidangan dalam Sidang Pemeriksaan?
  1. Hakim Ketua membuka persidangan dengan mengetukkan palu sebagai tanda dimulainya persidangan dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
  2. Hakim Ketua dan / atau Hakim Tunggal melakukan penelitian identitas pemohon banding dan Kuasa Hukumnya antara lain dengan mencocokkan tanda tangan apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak-pihak yang menandatangani Surat Banding tersebut.
  3. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa diawal persidangan.
  4. Hakim Ketua menanyakan kepada terbanding mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding dalam surat banding dan dalam surat bantahan.
  5. Apabila dipandang perlu Hakim Ketua dapat memanggil pemohon Banding untuk hadir dalam persidangan, guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa pajak.
  6. Dalam setiap pemeriksaan sengketa pajak, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
  7. Dalam hal pemohon banding memberitahukan akan hadir dalam persidangan, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding atau penggugat, dan memanggil pemohon banding untuk menghadiri persidangan.

Sidang Pemeriksaan Acara Biasa dan Acara Cepat dilakukan dalam hal apa?

Hakim Ketua dan Anggota majelis melakukan pemeriksaan berkas perkara dengan Acara Biasa terhadap:

  • Surat Permohonan Banding yang memenuhi ketentuan formal:
  • Surat Banding diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang dibanding diterima.
  • Pajak terutang telah dibayar sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah hutang pajaknya, dengan melampirkan bukti pembayarannya.

Hakim Tunggal melakukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan terhadap:

  • Sengketa Pajak tertentu.

Dasar Hukum

Pasal 1, 49, 50, 65, 67, 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Sumber: Seri-04 Pemeriksaan Dalam Persidangan Pengadilan Pajak)

Apa yang menjadi dasar pengambilan putusan ?

    Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.

    Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila majelis didalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.


    Berapa lama jangka waktu pengambilan keputusan ?
    1. Putusan pemeriksan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
    2. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat gugatan diterima.
    3. Dalam hal-hal khusus, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding dan Gugatan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan
    4. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampui.
    5. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:
      • 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampui;
      • 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampui.
      • Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.

    Berapa lama waktu salinan asli putusan dikirim kepada para pihak?

      Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.


      Bagaimana dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak?

      Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain dan Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.


      Dasar Hukum
      Pasal 77-88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

      Proses Peninjauan Kembali
      prosesPK

      Peninjauan Kembali
      1. Permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak.
      2. Permohonan peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
      3. Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

      Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali (PK) :
      1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
      2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
      3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah Pajak yang harus dibayar;
      4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
      5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

      Jangka Waktu Peninjauan Kembali (PK)
      1. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud huruf 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
      2. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud huruf 2, dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
      3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) berdasarlan alasan huruf 3, 4 dan 5 dilakukan dalam jangka waktutu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

      Pemprosesan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung
      1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
      2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

      Hal-hal lain yang perlu diketahui :
      1. Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
      2. Hukum acara berlaku pada pemeriksaan PK adalah hukum acara Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

      Dasar Hukum
      1. Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

      (Sumber: Seri-06 Peninjauan Kembali (PK))



      Bagaimana prosedur pelayanan selama masa pandemi?

      prosedur layanan pandemiFormat .pdf dapat dilihat pada tautan berikut Prosedur Layanan dan Antrean Online


      Bagaimana tata cara mendaftar antrean melalui e-mail?

      email antreanFormat .pdf dapat dilihat pada tautan berikut Prosedur Layanan dan Antrean Online


      Siapa saja perangkat dalam persidangan?
      • Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk oleh Ketua memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat.
      • Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis
      • Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
      • Panitera/Wakil Panitera/Panitera Pengganti adalah Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

      Bagaimana alur persidangan dalam Sidang Pemeriksaan?
      1. Hakim Ketua/Hakim Tunggal membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
      2. Hakim Ketua / Hakim Tunggal melakukan penelitian identitas dan kewenangan pemohon banding dan/atau Kuasa Hukumnya yang hadir dalam persidangan.
      3. Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan yang diajukan.
      4. Dalam hal Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas, kejelasan dimaksud dapat disampaikan dalam persidangan sepanjang bukan merupakan persyaratan berupa:
        - Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia
        - Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding
        - dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)
        - Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
        - Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
        Yang dimaksud dengan kelengkapan antara lain fotokopi putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.
      5. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa.
      6. Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
      7. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta Pemohon Banding atau Penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak.
      8. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan dan biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan menjadi beban dari pihak yang meminta.
      9. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
      10. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada Terbanding atau Tergugat dan dapat diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat.
      11. Dalam hal Terbanding atau Tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terbanding atau Tergugat.
      12. Dalam hal pemohon banding memberitahukan akan hadir dalam persidangan, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding atau penggugat, dan memanggil pemohon banding untuk menghadiri persidangan.

        Apa itu pemeriksaan Banding/Gugatan dengan Acara Biasa?

        Pemeriksaan dengan Acara Biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap pengajuan Permohonan Banding atau Gugatan yang memenuhi ketentuan formal.

          Catatan:
          pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan tidak hanya 2 poin sebagaimana tersebut di atas, opsinya, apabila ingin dicantumkan maka harus lengkap terkait formal banding dan gugatan, namun jika hanya sebagian seperti di atas lebih baik dihapus saja.


        Apa itu pemeriksaan Banding/Gugatan dengan Acara Cepat?

        Pemeriksaan dengan Acara Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal terhadap hal-hal berikut:

        1. Sengketa (Banding atau Gugatan) yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagai berikut:

        a. diajukan dalam Bahasa Indonesia;

        b. diajukan dalam jangka waktu/yang telah ditetapkan (3 bulan untuk Banding, 14 hari untuk Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan, dan 30 hari untuk Gugatan atas Keputusan lainnya);

        c. satu Keputusan diajukan dengan satu surat banding atau gugatan

        d. dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

        e. diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

        2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima.

        3. Kesalahan tulis atau kesalahan hitung pada putusan Pengadilan Pajak

        4. Sengketa yang diajukan bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak



        Bagaimana tata tertib persidangan di Pengadilan Pajak?
        1. Para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung (selanjutnya disebut peserta) yang hadir dalam persidangan wajib berpakaian rapi dan sopan dengan menggunakan kemeja, sepatu, dan tidak memakai celana jeans atau celana pendek.
        2. Persidangan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kecuali hari libur.
        3. Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB (masa pandemi menyesuaikan)
        4. Dalam hal hari dan waktu persidangan tidak dapat dilaksanakan sesuai poin 1 dan 2, persidangan akan disesuaikan kembali oleh Majelis/Hakim Tunggal.
        5. Peserta wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan
        6. Urutan persidangan menggunakan Rencana Umum Sidang (RUS)
        7. Urutan persidangan dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan Majelis/Hakim Tunggal
        8. Panitera memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang sesuai urutan
        9. Panitera memanggil para pihak secara patut sebanyak 3 (tiga) kali
        10. Peserta dilarang:
        • Membawa senjata/benda lain yang membahayakan dan mengganggu aktivitas persidangan
        • Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan yang mengganggu persidangan
        • Membawa peralatan demonstrasi yang mengganggu persidangan
        • Merusak/mengganggu fungsi sarana prasarana
        • Merokok
        • Menggunakan alat elektronik pribadi untuk merekam suara, mengambil foto/video tanpa seizin Hakim Ketua/Hakim Tunggal
        • Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli selama persidangan berlangsung
        • Memberikan ungkapan atau pernyataan yang isinya berupa ancaman terhadap Hakim
        • Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan
        • Makan, minum, dan membaca koran atau sejenisnya di ruang sidang selama persidangan
        • Saling menghina atau merendahkan
        • Melakukan hal lain yang mengganggu jalannya persidangan

        Lebih detail mengenai ketentuan tata tertib sidang dapat dilihat di sini



        Apa itu Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)?

        Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) adalah surat keterangan yang menginformasikan perihal ada atau tidaknya sengketa Wajib Pajak perorangan maupun perseroan di Pengadilan Pajak dalam kurun waktu tertentu. 


        Apa saja persyaratan untuk pengajuan SKSP?
        1. Asli Surat Permohonan dengan mencantumkan uraian tujuan yang jelas (Direktur atau Kuasa);
        2. Fotokopi dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari Pengadilan Pajak sesuai dengan uraian tujuan di poin 1 (Apabila tidak ada dapat diganti dengan asli pernyataan dari Pengurus Perusahaan/pemberi kuasa dan bermeterai);
        3. Asli Surat Kuasa yang bermeterai (apabila dikuasakan);
        4. Asli Surat Kuasa Substitusi yang bermeterai (apabila dikuasakan kembali);
        5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang masih berlaku;
        6. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (Untuk Perusahaan Berbadan Hukum);
        7. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan yang mencatumkan nama pengurus yang menandatangani permohonan atau memberikan kuasa;
        8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing pihak berikut:
        • Badan Hukum (Perusahaan);
        • Semua Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham yang tercantum di dalam akta;
        • Semua pihak yang diberi kuasa dan tercantum dalam surat kuasa (apabila dikuasakan);
        • Pemohon.



        Apa yang dimaksud dengan persyaratan poin 2, dasar yang mensyaratkan diperlukannya keterangan dari Pengadilan Pajak?

        Dasar hukum/dasar persyaratan tertulis yang menjadi dasar alasan diperlukannya Pengadilan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Sengketa Pajak untuk pemohon.

        Contoh:

        • Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Adanya perubahan pengurus perusahaan

        Dasar persyaratan yang dilampirkan: Fotokopi persyaratan yang menjelaskan bahwa dalam perubahan pengurus diperlukan suatu keterangan dari Pengadilan termasuk Pengadilan Pajak

        •  Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Mengikuti lelang proyek

        Dasar persyaratan yang dilampirkan: Fotokopi persyaratan lelang proyek

        •  Tujuan pengajuan SKSP pada surat permohonan: Khusus/Tertentu (sebutkan tujuannya)

        Dasar persyaratan yang dilampirkan: surat pernyataan asli dari pengurus perusahaan/pemberi kuasa yang dibubuhi tanda tangan di atas meterai.


        Apakah akta yang dilampirkan adalah keseluruhan lembar akta?

        Terkait akta pendirian dan perubahan yang dimaksud pada poin 7, pemohon cukup melampirkan halaman depan, halaman susunan pengurus pada akta perubahan terakhir (bukan keseluruhan lembar akta), yang di dalamnya terdapat nama pengurus perusahaan/pemberi kuasa.


        Eselon I Kementerian Keuangan